“Yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan pendidikan anak-anak kita yang terdampak bencana. Pemerintah daerah perlu membangun koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Pusat, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, agar ada dukungan beasiswa maupun pembebasan UKT bagi pelajar dan mahasiswa terdampak,” ujar Junaidin.
Ia juga mendesak pemerintah melakukan pendataan ulang rumah warga terdampak gempa secara valid dan akurat.
Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan stimulan pemulihan, khususnya bagi rumah dengan kategori rusak berat, dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 dari Wakil Gubernur NTT kepada pimpinan rapat, Kristien Samiyati Pati.
Penyerahan tersebut disaksikan Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni dan Wakil Ketua DPRD Petrus Brechmans Robby Tulus.
Pemprov NTT berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga anggaran tersebut segera mendukung percepatan pemulihan pascabencana sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Turut hadir dalam rapat tersebut para Asisten Sekda Provinsi NTT, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT, serta pimpinan BUMN dan BUMD Provinsi NTT.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
