Ia berharap melalui workshop tersebut, Pemerintah Provinsi NTT dapat memperoleh arahan, strategi, dan praktik terbaik dari Kementerian PANRB guna terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di NTT.
“Kami juga mengajak seluruh Bupati/Wali kota serta pimpinan perangkat daerah untuk terus mendorong inovasi pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat, memperkuat implementasi reformasi birokrasi, serta memastikan pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB atas dukungan berupa arahan dan strategi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT.
“Semoga melalui kegiatan ini, kita semakin memperkuat langkah menuju pelayanan publik yang lebih berkualitas, berintegritas, dan berkeadilan,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PANRB, Perwardy Haryanto yang hadir secara langsung, dalam arahannya mengatakan bahwa komitmen dalam pelayanan publik bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi juga wujud pertanggungjawaban moral.
“Pelayanan publik adalah fondasi utama. Karena itu, diskusi hari ini bukan hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga memastikan standar pelayanan publik benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
