Gubernur Melki Minta Kepala Daerah di NTT Tuntaskan Soal Lahan dan Perijinan Untuk Sekolah Rakyat

Pemerintah daerah juga diminta mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung kesiapan lahan dan dokumen.

Seluruh Dinas Sosial dan PUPR di daerah diminta membentuk tim teknis bersama Satker PUPR dan Kemensos guna memastikan seluruh persyaratan terpenuhi serta memantau progres di lapangan.

Sementara itu, Satker PUPR NTT bersama Kemensos akan melakukan pendampingan dan pengawasan agar proses pembangunan tidak mengalami keterlambatan.

“Koordinasi harus langsung, jangan berjenjang terlalu lama. Semua harus bergerak cepat,” kata Robben.

Bagi daerah yang belum masuk dalam delapan lokasi prioritas, pemerintah pusat tetap meminta kesiapan dokumen dan lahan agar dapat masuk pada tahap berikutnya.

“Jangan berkecil hati. Tetap siapkan semua persyaratan, karena peluang masih terbuka di fase selanjutnya,” ujar Robben.

Menutup rapat, Melki kembali menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto dan menjadi peluang besar bagi NTT untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.

“Ini bukan sekadar bangun sekolah, tapi investasi masa depan anak-anak NTT. Kalau kita cepat, manfaatnya besar. Tapi kalau kita lambat, kesempatan bisa lewat,” tandasnya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.