”Kemarin juga seizin Kepala BNPB, saya minta agar kita bisa menggunakan ojek ataupun pick up dari kampung-kampung itu, karena mereka sudah terbiasa menembus kampung-kampung. Kalau bisa, kita pakai ojek ataupun pik up. Nanti yang bayar BNPB dan sudah sepakat BNPB akan bayar kalau memang itu dilakukan,”ungkapnya.
Ketiga, Pemprov NTT menerapkan mekanisme “ambil dulu, bayar kemudian”, dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan yang juga sudah kita siapkan. “Tidak boleh ada warga yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur dengan baik hanya karena pemerintah belum sampai, dan itu akan ditangani oleh Pemprov NTT,” tegas Melki.
Gubernur menyampaikan bahwa mekanisme tersebut telah mulai berjalan di Nagekeo dan Ngada, serta selanjutnya akan diterapkan di wilayah terdampak lainnya.
*Akurasi Data Menjadi Kunci Rehabilitasi dan Rekonstruksi*
Memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, Gubernur menekankan pentingnya pendataan kerusakan yang akurat, terutama terhadap rumah-rumah masyarakat, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya.
Ia meminta seluruh pihak, termasuk DPRD, pemerintah kabupaten, perangkat daerah, serta masyarakat, bersama-sama memastikan data kerusakan yang disampaikan kepada pemerintah pusat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
