Gubernur menekankan pentingnya verifikasi kelayakan rumah masyarakat terdampak untuk memastikan keamanan sebelum kembali dihuni. Bagi rumah yang belum layak ditempati, pemerintah menyiapkan hunian sementara (huntara) melalui Kementerian Pekerjaan Umum selama proses pemulihan berlangsung.
“Yang penting menurut saya adalah rumahnya. Kita mesti melakukan review dulu, apakah masih layak ditempati atau tidak layak ditempati. Kalau memang tidak bisa ditempati, maka mekanismenya penanganan melalui Kementerian PU untuk membangun,” jelasnya.
*Tiga Mekanisme Percepatan Distribusi Bantuan*
Gubernur juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam masa tanggap darurat adalah keterbatasan relawan untuk mendistribusikan bantuan ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov NTT telah menyiapkan tiga mekanisme distribusi bantuan.
Pertama, melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang memiliki kendaraan roda dua, termasuk sepeda motor trail, untuk membawa bantuan menuju wilayah yang sulit dijangkau.
Kedua:, menggunakan jasa ojek maupun kendaraan pick up milik masyarakat setempat yang memahami medan dan jalur menuju kampung-kampung terpencil. Biaya distribusi melalui mekanisme tersebut akan ditanggung oleh BNPB dan sudah disepakati.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
