Tiba di Nagekeo, Presiden Prabowo Pastikan Penanganan Gempa Flores Berjalan Optimal

“Salah satu juga yang kami kemarin lakukan adalah menggunakan instrumen masyarakat. Waktu itu kita bilang, ‘Pokoknya semua toko kios silakan memberikan dukungan bagi masyarakat, nanti provinsi bayar atau pemerintah bayar.’ Jangan sampai ada yang tidak bisa makan atau minum atau tidak punya selimut ataupun matras pada saat bencana dan kita minta semua toko, semua kios juga membantu. Dan syukur kepada Tuhan di daerah-daerah sulit seperti Palue dan beberapa daerah yang sulit itu kemudian juga mereka terbantu dengan kebijakan ini,” ujar Melki.

Skema tersebut, menurut Gubernur Melki Laka Lena penting dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak tidak mengalami kekurangan kebutuhan dasar, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Selain penanganan kebutuhan dasar, Gubernur NTT juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk sektor pendidikan agar aktivitas belajar mengajar dapat segera kembali berlangsung di wilayah terdampak gempa. Gubernur Melki juga menyampaikan kebutuhan peningkatan akses jalur utara Flores agar konektivitas antardaerah dan distribusi bantuan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik.

Sementara itu, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus dalam rapat tersebut melaporkan kondisi terkini masyarakat dan dampak gempa di Kabupaten Nagekeo. Simplisius menyampaikan bahwa Kabupaten Nagekeo mengalami gangguan komunikasi selama dua hari setelah gempa sehingga koordinasi penanganan bencana sempat mengalami kendala. Pada hari ketiga, komunikasi mulai kembali pulih dan pemerintah daerah mulai memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTT.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.