Daerah  

Migrasi NTT Tak Sekadar Isu Tenaga Kerja, Tapi Kemanusiaan

Avatar photo
20250527 142348 mfnr

Ia juga menyoroti lemahnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menangani isu migrasi ilegal.

Kurangnya program edukasi dan pemberdayaan membuat siklus keberangkatan ilegal terus berulang.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

“Pemda harus punya program yang jelas. Tidak cukup hanya datang saat kampanye dan minta suara rakyat. Masyarakat butuh solusi konkret, butuh pekerjaan, butuh pendidikan, butuh makan, apalagi dalam musim kering seperti sekarang,” tegasnya.

Baca Juga :  Wao! Cek Tanggal Lahirmu, Polres TTU Gratiskan SIM di HUT Bhayangkara ke-79

Lebih lanjut, Suaratmi mengajak seluruh pihak kepolisian, kejaksaan, gereja, dan aktivis, untuk berkolaborasi demi menciptakan migrasi yang aman dan manusiawi.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor karena keterbatasan anggaran dan SDM di BP3MI.

“Kalau kita semua peduli, saya yakin kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Ini tugas bersama,” ujarnya.

Suaratmi juga menyoroti perlunya penataan sistem migrasi yang lebih baik, termasuk digitalisasi layanan, pemisahan pasien migran dengan pasien umum di fasilitas kesehatan, dan pengakuan terhadap sistem tradisional sebagai realitas sosial yang harus disikapi bijak oleh negara. (**/HN)

Baca Juga :  DPRD NTT Desak Politeknik Negeri Kupang Selesaikan Masalah Ijazah

 

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com

+ Gabung