Ia juga menyoroti lemahnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menangani isu migrasi ilegal.
Kurangnya program edukasi dan pemberdayaan membuat siklus keberangkatan ilegal terus berulang.
“Pemda harus punya program yang jelas. Tidak cukup hanya datang saat kampanye dan minta suara rakyat. Masyarakat butuh solusi konkret, butuh pekerjaan, butuh pendidikan, butuh makan, apalagi dalam musim kering seperti sekarang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Suaratmi mengajak seluruh pihak kepolisian, kejaksaan, gereja, dan aktivis, untuk berkolaborasi demi menciptakan migrasi yang aman dan manusiawi.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor karena keterbatasan anggaran dan SDM di BP3MI.
“Kalau kita semua peduli, saya yakin kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Ini tugas bersama,” ujarnya.
Suaratmi juga menyoroti perlunya penataan sistem migrasi yang lebih baik, termasuk digitalisasi layanan, pemisahan pasien migran dengan pasien umum di fasilitas kesehatan, dan pengakuan terhadap sistem tradisional sebagai realitas sosial yang harus disikapi bijak oleh negara. (**/HN)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












