Meridian Dewanta : Bupati Simon Nahak Patut Bertanggung Jawab Atas Proyek Rumah Seroja Malaka

Publik antusias mengawal pengusutan oleh Polda NTT terhadap kasus dugaan korupsi Proyek Pembangunan 3.118 Unit Rumah Bantuan Bencana Badai Seroja di Kabupaten Malaka tersebut, sehingga Polda NTT pun terkontrol ketat untuk menemukan adanya peristiwa pidana, membuat terang benderang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka-tersangkanya.

“Semoga pengusutan oleh Polda NTT terhadap kasus dugaan korupsi Proyek Pembangunan 3.118 Unit Rumah Bantuan Bencana Badai Seroja itu, tidak seperti pengusutan kasus dugaan korupsi Pengadaan Benih Bawang Merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019, yang mandek tidak serius ditangani oleh Polda NTT sehingga penanganannya kemudian diambil alih oleh KPK” Katanya.

“Kita sangat berharap agar proses hukum oleh Polda NTT terhadap kasus dugaan korupsi Proyek Pembangunan 3.118 Unit Rumah Bantuan Bencana Badai Seroja itu penanganannya tidak mengandung unsur korupsi dan tidak ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya, serta tidak terhambat penanganannya karena campur tangan dari oknum penguasa” Pungkas Advokat Peradi ini.

Diketahui, Drs. Gabriel Seran, MM adalah PPK dalam Proyek Pembangunan Rumah Bantuan Bencana Badai Seroja di Kabupaten Malaka, dan kini dia adalah Staf Ahli Bidang Hukum dari Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, S.H.,M.H. Semestinya dia segera dibebas-tugaskan dari jabatannya itu agar bisa berkonsentrasi menjalani proses hukum.

Pada akhirnya kami patut menyatakan bahwa secara moral, Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, S.H.,M.H patut bertanggung jawab atas terjadinya dugaan dalam penyelewengan Proyek Pembangunan Rumah Bantuan Bencana Badai Seroja senilai Rp 57,5 Miliar itu, oleh karenanya dia harus menjadi tokoh terdepan untuk mendukung dan mensupport Polda NTT dalam mengusut tuntas kasus tersebut sampai ke akar-akarnya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.