Di tengah situasi darurat, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penyebaran informasi yang belum terverifikasi, termasuk isu mengenai tsunami maupun gempa susulan.
Gubernur meminta masyarakat tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang sumbernya tidak jelas.
“Tolong kita jaga betul situasi ini jangan sampai lagi ada informasi-informasi yang meresahkan yang tidak jelas, tidak benar,” tegas Melkianus.
Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari lembaga yang berwenang, terutama BMKG untuk perkembangan aktivitas gempa dan BNPB terkait informasi penanganan kebencanaan.
Pemerintah menilai penyebaran hoaks dalam kondisi darurat dapat memicu kepanikan, mengganggu proses evakuasi dan menyulitkan petugas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
Semua Kekuatan Dikerahkan
Penyelamatan dan evakuasi korban menjadi prioritas utama dalam fase awal penanganan gempa.
TNI, Polri, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, Kementerian PUPR, PLN, operator telekomunikasi dan berbagai unsur terkait dikerahkan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak.
“Proses awal adalah kita untuk mengevakuasi korban dulu. Semua korban-korban yang memang terkait dengan bencana ini harus kita urus dulu diselamatkan,” kata Melkianus.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
