“Kemampuan fiskal daerah yang minim ini sangat mengganggu. Pemerintah harus bisa mencapai target retribusi dan anggaran agar permasalahan ini tidak berlarut-larut,” tegasnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa keluhan dari guru-guru ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi di lapangan agar tidak menimbulkan ketidakadilan.
Fraksi PKB DPRD NTT mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk memperhatikan kondisi ini.
Ana Waha Kolin berharap agar regulasi dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah dan masyarakat, terutama bagi para guru yang berjuang untuk mendapatkan status P3K.
“Kita menuntut pemerintah lebih bijak dalam membuat regulasi. Jangan sampai hal ini menjadi beban yang tidak seharusnya mereka tanggung,” tutupnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
