Daerah  

Gubernur Melki: Pertanian NTT Serap 2,3 Juta Pekerja dan 28,9% PDRB, Ajak HKTI Ayo Bangun NTT

Avatar photo
Reporter : Ivan Wuran
IMG 20260917 WA0009 1
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTT Periode 2026–2031 di Grha Cendana Universitas Nusa Cendana, Rabu (16/9/2026).

KUPANG, kabartimor.com–– Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan sektor pertanian NTT yang menyerap 2,3 juta pekerja dan menyumbang 28,9 persen terhadap PDRB menjadi tulang punggung ekonomi daerah, karena itu ia mengajak DPD HKTI NTT yang baru dilantik untuk bersama Ayo Bangun NTT.

Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas penting Pemerintah Provinsi NTT sekaligus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Demikian penegasan yang disampaikan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTT Periode 2026–2031 di Grha Cendana Universitas Nusa Cendana, Rabu (16/9/2026).

Baca Juga :  Daftar Sekarang! PT Poci Kreasi Mandiri Buka Lowongan, Ini Posisi dan Persyaratannya

Menurut Gubernur, dengan potensi lahan kering mencapai sekitar 1,8 juta hektare, NTT memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.

“Karena itu, saya memandang kehadiran dan peran HKTI menjadi sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kelembagaan petani, memperjuangkan kepentingan petani, dan membangun pertanian NTT yang modern, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Melki.

Baca Juga :  Wali Kota Kupang Minta Dukungan Pusat Atasi Beban Belanja Pegawai

Gubernur Melki Laka Lena berharap HKTI dapat menjadi rumah bersama bagi para petani, sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani. HKTI juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan pertanian.

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com

+ Gabung