KR – Presiden Prabowo Subianto memperkuat penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang selama ini menjadi penghambat pembangunan Negara.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup bersama Jaksa Agung dan seluruh Jaksa Agung Muda di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (13/1/2025).
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyoroti perizinan ilegal sebagai salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya merugikan negara secara signifikan.
“Kita tidak boleh membiarkan praktik perizinan ilegal ini terus berlangsung. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan sistem yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Presiden.
Presiden meminta kejaksaan untuk mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus perizinan ilegal.
Selain itu, ia juga menginstruksikan agar sistem pengawasan di instansi pemerintah diperkuat guna memastikan bahwa proses perizinan dilakukan sesuai aturan dan transparansi.
Dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi ini, Presiden turut mengundang Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandan, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Yusuf Ateh.
