KR – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan mengenai berbagai isu yang tengah menjadi sorotan publik.
Salah satu yang dibahas adalah kasus program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali memunculkan persoalan di beberapa daerah.
“Atas nama pemerintah, kami meminta maaf karena kembali terjadi kasus di sejumlah wilayah. Ini menjadi bahan evaluasi serius agar tidak terulang,” kata Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di live streaming KompasTV , Jumat (19/9/2025).
Menurut Mensesneg, pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, hingga mitra terkait untuk memastikan penanganan cepat bagi masyarakat terdampak. Selain itu, evaluasi sistem, perbaikan, serta mitigasi akan diperkuat.
“Seluruh yang terdampak harus ditangani secepat dan sebaik mungkin. Evaluasi menyeluruh juga sedang berjalan,” jelasnya.
Sorotan publik makin tajam setelah viral dugaan ribuan “dapur fiktif” dalam distribusi program MBG.
Sumber informasi publik menyebut jumlahnya mencapai 5.000 titik. Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah akan melakukan pengecekan.
“Temuan ini akan diverifikasi bersama BGR. Jika benar ada penyimpangan, tentu akan ditindak,” tegasnya.
Mensesneg menekankan bahwa apabila terbukti ada kelalaian atau kesengajaan dalam pelaksanaan SOP, sanksi akan diberlakukan. Namun, sanksi tidak boleh menghambat distribusi kepada masyarakat.
“Kalau ada kesalahan, harus ada sanksi. Tapi jangan sampai penerima manfaat jadi dirugikan,” ujarnya.
Selain isu MBG, Mensesneg juga menyampaikan agenda Presiden RI yang mendapat undangan menghadiri Sidang Umum PBB di New York. Kehadiran Presiden masih dalam tahap pertimbangan.
Pemerintah juga resmi menunjuk Wakil Menteri BUMN, Doni Oskaria, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN. Penunjukan ini diharapkan mempercepat proses pembenahan BUMN yang saat ini sedang berjalan.
Berbagai isu lain juga disentuh, mulai dari evaluasi anggaran, reformasi kepolisian, hingga wacana revisi undang-undang partai politik.
