Menurutnya, saat ini Kota Kupang baru memiliki 35 inovasi yang dibuat oleh berbagai OPD Lingkup Kota Kupang. Ia meminta agar para Pimpinan Perangkat Daerah tidak berpuas diri dan terus berinovasi.
“Para pimpinan tidak boleh puas dengan inovasi yang sudah ada saja, kita perlu melakukan percepatan-percepatan dalam melaksanakan tugas yang didukung oleh inovasi serta teknologi. Kalau bisa setiap OPD lingkup Kota Kupang mampu menghasilkan minimal 2 inovasi, dengan begitu kita bisa mendongkrak peringkat Pemkot Kupang sebagai Pemerintah Daerah yang paling inovatif”, pinta Fahren.
Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Kupang berada pada urutan ke-51 dari 93 kota di Indonesia sebagai Pemerintah Daerah yang inovatif, oleh sebab itu Fahren berharap setelah mengikuti lokakarya ini dapat memicu adrenalin atau emosi seluruh peserta untuk berinovasi demi membangun kota yang kita cintai bersama.
“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan kita semua melalui berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Balitbangda Kota Kupang, oleh karenanya saya berharap hasil lokakarya ini kemudian benar-benar dapat dirumuskan secara baik untuk menjadi sebuah rekomendasi yang konstruktif bagi Pemerintah Kota Kupang, sehingga apa yang tertuang sebagai tujuan lokakarya ini dapat tercapai secara optimal”, Ujar Fahren.
Sementara itu Plt. Kepala Balitbangda Kota Kupang, Drs. Debora Panie, MM. ketika menyampaikan laporan panitia kegiatan tersebut mengatakan bahwa, setiap tahun seluruh daerah baik provinsi, kota/ kabupaten diwajibkan untuk melakuan evaluasi pelaksanaan inovasi di daerah melalui penilaian inovasi yang dilakukan oleh kementerian maupun lembaga.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
