KR – Menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan NTT dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Dalam keterangan Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Rudolf Radu Holo dari Fraksi PDI Perjuangan pada Senin, 26 Mei 2025.
Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada BPK atas pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh.
Ia menyebut bahwa SBD telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya, yang menjadi pencapaian bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Tujuan kita bukan semata-mata meraih WTP, tetapi bagaimana catatan BPK dijadikan bahan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperbaiki sistem administrasi pemerintahan daerah ke depan,” ungkap Rudolf.
Ia menyoroti bahwa mempertahankan opini WTP jauh lebih sulit daripada sekadar memperolehnya.
Oleh karena itu, ia meminta sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan semua perangkat kerja untuk mengoptimalkan anggaran, terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur.
Terkait infrastruktur, Rudolf mengakui bahwa pembangunan jalan raya dan fasilitas umum masih dalam kondisi baik, namun tetap memerlukan efisiensi anggaran agar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
