Namun demikian, Latif mengungkapkan masih ada kendala administratif yang menghambat realisasi proyek, terutama karena belum adanya kesepakatan dengan PLN.
“Begitu akan tanda tangan dokumen, mereka menolak. Padahal secara teknis dan finansial, semua sudah siap. Dalam hitungan bulan proyek ini bisa selesai,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Soares dari Fraksi Gerindra, mendorong agar Tidal Bridge Indonesia menyusun skema bisnis yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT.
“Manfaat proyek ini jangan hanya dirasakan masyarakat Flores Timur. Kita butuh kontribusi nyata bagi PAD agar APBD kita bisa meningkat,” tegas Fernando.
Hal serupa disampaikan oleh Muhammad Ansor dari Fraksi Golkar, yang menilai proyek ini seharusnya memberi dampak ekonomi luas hingga ke wilayah lain di NTT.
“Masyarakat di Sumba dan Sabu juga harus mendapat manfaat. Kalau proyek ini berhasil, PAD kita pasti naik,” katanya.
Dari perspektif berbeda, Marselinus Anggur Ngganggus dari Fraksi PKB, berpendapat bahwa proyek strategis seperti ini sebaiknya difinalisasi terlebih dahulu di tingkat pemerintah pusat.
“Supaya tidak ada perbedaan sikap antara pimpinan dan bawahan. Pemerintah pusat harus dulu menyetujui, baru daerah menyesuaikan,” ujarnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
