Pilkada Nagekeo 2024: Arah Perubahan Baru

Menurut laporan data dari KPU, total daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia adalah sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dengan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak pada Rabu, 27 November 2024.

Kabupaten Nagekeo salah satu kabupaten yang terliabat dalam pilkada serentak. Dalam menyambut kontestasi politik pilkada pada bulan November mendatang, para bakal calon dari petahana maupun pendatang baru sudah bergerak untuk mencari pendukung. Relawan pemenangan dibentuk untuk menyebarkan informasi tentang masing-masing figur calon pemimpin yang mereka dukung.

Dari petahana dengan jargonnya “lanjutkan” dan yang pendatang baru “perubahan” tentu ada alasan dari jargon mereka para bakal calon. Momen pilkada di nagekeo kali ini, jangan sampai mengacu hanya pada kepentingan siapa yang memimpin tetapi juga harus mampu mengkonsolidasi isu sosial yang terjadi belum pernah terselesaikan oleh pemimpin sebelumnya. Disini peran aktif masyarakat harus nampak, memberikan masukan persoalan yang ada, kasus-kasus korupsi, penegakan hukum, infrastruktur pembangunan, pertanian, pendidikan, pariwisata. Infrastruktur Pendidikan di beberapa kecamatan masih jauh dari kata layak yaitu fasilitas internet yang kurang dalam menunjang aktivitas siswa-siswi dalam proses belajar dan mengajar.

Selain itu, aparat penegakan hukum dalam membangun rasa nyaman ditengah masyarakat ada beberapa kasus yang belum terselesaikan yaitu pada tahun 2020 Seorang Mahasiswa di Nagekeo Ditemukan Tewas di Parit dengan Wajah Penuh Luka yang diduga korban pembunuhan dan pelaku masih belum ditemukan artinya jika benar itu adalah pembunuhan maka masyarakat sedang berdampingan hidup bersama pelaku pembunuhan.

Semua masalah ini perlu disampaikan bahwa ada yang perlu kita fokus dan targetkan ketika pemimpin yang baru terpilih. Masalah yang lain adalah pertanian, kabupaten nagekeo menjadi salah satu pertanian yang luas di Provinsi Nusa Tenggara Timur persawahan Mbay menghampar dengan luas sekitar 5.800 hektare sedikit lebih luas dari wilayah kota administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Ngakeo Luas panen padi pada 2021 diperkirakan sebesar 176,39 ribu hektar, mengalami penurunan sebanyak 5,30 ribu hektar atau 2,92 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 181,69 ribu hektar. Produksi padi pada 2021 diperkirakan sebesar 730,93 ribu ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 5,91 ribu ton GKG atau 0,81 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 725,02 ribu ton GKG.

Jika potensi produksi padi pada 2021 dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi beras pada 2021 diperkirakan sebesar 425,91 ribu ton, mengalami kenaikan sebanyak 3,44 ribu ton atau 0,81 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 422,47 ribu ton. Infrastruktur penunjang dalam sektor pertanian masih menjadi masalah dalam peningkatan produktivitas hasil panen dan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar para petani.

Persoalan yang lain adalah sistem birokrasi, masih membawa sistem kultural feodalisme, primordialisme kedalam pemerintahan sehingga mempengaruh kinerja-kinerja pemerintahan bahkan dalam pengambilan keputusan. Jika hal ini terjadi koodinasi birokrasi maupun antar lembaga akan menurun dan mempengaruh pada persoalan substansi Nagekeo.

Hal ini mempengaruhi meningkatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Semua persoalan-persoalan yang belum terselesaikan ini adalah pekerjaan rumah untuk pemimpin baru dan juga masyarakat.

Cita-cita untuk memajukan kabupaten Nagekeo ke arah lebih baik harus benar-benar mampu melihat situasi akar rumput. Persoalan-persoalan mendasar masyarakat harus diselesaikan.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya