“Kalau kita mau pembangunan tetap berjalan baik, satu-satunya cara adalah meningkatkan PAD. Dan dari seluruh OPD, lebih dari 70 persen sumber pendapatan daerah itu tugasnya ada di Bapenda,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah hingga pertengahan Mei 2026 baru mencapai 15,53 persen. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target pendapatan daerah Provinsi NTT tahun 2026 yang telah ditetapkan.
Karena itu, ia meminta agar di bawah kepemimpinan Johny E. Ataupah, Bapenda harus bergerak lebih cepat, adaptif, dan inovatif dalam mengatasi berbagai hambatan di lapangan.
Gubernur menekankan sejumlah langkah strategis yang harus segera dilakukan, mulai dari memperkuat koordinasi internal dan lintas perangkat daerah, melakukan inovasi dalam penagihan pajak, memperluas basis objek pajak, memperkuat digitalisasi sistem pemungutan, mencegah kebocoran pendapatan, hingga mengoptimalkan pengelolaan aset milik daerah.
“Kita harus mencegah kebocoran, memperkuat moral aparatur yang mengurus aset dan pendapatan daerah, sekaligus memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah,” katanya.
Menurut Melki, salah satu potensi terbesar yang belum tergarap maksimal di NTT saat ini adalah sektor pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah provinsi, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih berada di bawah 50 persen.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
