“Kami ingin masyarakat NTT tahu bahwa Bank NTT ini benar-benar transparan. Jika ada aset bermasalah, proses penarikan dan lelangnya harus diinformasikan dengan jelas. Jangan sampai diam-diam, sehingga masyarakat ragu untuk menyimpan uang mereka di Bank NTT,” tegasnya.
- Keterlibatan Bupati dan Walikota
Menurut Rumat, sebagai pemegang saham, seluruh bupati dan walikota di NTT memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan dana masyarakat yang disalurkan melalui Bank NTT dikelola dengan baik.
“Jika kepala daerah diam saja, kami di DPRD provinsi berhak mempertanyakan kredibilitas mereka. Dana yang ditanamkan harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan hanya menjadi formalitas,” imbuhnya.
Rumat juga menyoroti bahwa sebagian besar sumber dana kredit Bank NTT berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengusulkan agar ASN yang aktif melakukan kredit dan pembayarannya lancar diberi kompensasi atau insentif sebagai bentuk penghargaan.
“Cash flow Bank NTT sangat bergantung pada PNS, terutama yang menggunakan SK mereka sebagai jaminan. Bank NTT harus memberi kompensasi yang layak agar uang tidak lari ke bank lain,” tutuppnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
