Menurut Gubernur Melki, kebijakan pemerintah dalam situasi bencana harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ketika masyarakat berada dalam kondisi darurat, setiap kebijakan harus diarahkan untuk memastikan keselamatan warga dan mempercepat penanganan.
Relaksasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas kendaraan yang digunakan untuk penanganan gempa, mulai dari distribusi bantuan dan logistik, pelayanan kesehatan, evakuasi, hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan berbagai kebijakan tidak menjadi hambatan dalam penanganan bencana. Pemerintah tetap menjaga tujuan awal pengendalian BBM bersubsidi, namun pada saat yang sama memberikan ruang penyesuaian ketika masyarakat menghadapi kondisi luar biasa.
Dengan demikian, selama masa tanggap darurat dan proses pemulihan berlangsung, kebutuhan BBM untuk mendukung penanganan gempa di tujuh kabupaten terdampak dapat dipenuhi secara lebih fleksibel, sehingga mobilitas bantuan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan.
Pemerintah Provinsi NTT memastikan penanganan gempa Flores menjadi prioritas, dengan terus melakukan penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan di lapangan agar masyarakat terdampak dapat memperoleh pelayanan dan bantuan secara cepat.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
