Namun, DPRD menekankan bahwa capaian tersebut harus diterjemahkan ke dalam peningkatan kualitas layanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Capaian pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya terlihat pada angka-angka statistik,” tegas Juru Bicara Panitia Kerja LKPJ, Astria B. Gaidaka.
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 69,14 menjadi 69,89 mencerminkan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Meski demikian, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata serta peningkatan kualitasnya tetap menjadi perhatian utama.
Sementara, penurunan angka kemiskinan dari 19,02 persen menjadi 17,50 persen serta tingkat pengangguran terbuka dari 3,80 persen menjadi 3,10 persen turut menunjukkan perbaikan kondisi kesejahteraan. Namun, DPRD menilai bahwa kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, dan ketahanan ekonomi keluarga masih perlu diperkuat.
“Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran harus diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan kemampuan ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Di sisi lain, kenaikan Gini Rasio dari 0,315 menjadi 0,322 menunjukkan adanya kecenderungan ketimpangan distribusi pendapatan di tengah pertumbuhan ekonomi yang perlu diantisipasi.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
