Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake Luncurkan Program Dialog Interaktif Dan Penguatan Ekosistem Kemitraan Inovasi

“Kehadiran ekosistem kolaborasi diharapkan dapat mendorong perencanaan tenaga kerja dan inovasi pendidikan vokasi menjadi lebih jelas dan efektif. Pendidikan vokasi tentunya diharapkan menjadi lebih fleksibel dan adaptif untuk menyesuaikan kapan dan berapa banyak lulusan yang disiapkan sesuai dengan pembangunan dan potensi daerah NTT,” jelas Ayodhia.

Ayodhia juga menjelaskan, Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang berkontribusi besar terhadap PDRB NTT, karena menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat NTT masih mengandalkan pola pengelolaan tradisional.

“Hasil-hasil produksi dari ketiga sektor ini yang diekspor ke luar NTT juga masih berupa komoditas-komoditas mentah. Karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan jumlah dan nilai investasi serta hilirisasi terhadap berbagai komoditas-komoditas unggulan daerah yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat NTT,” paparnya.

Ia menambahkan, Saat ini Pemerintah provinsi NTT sangat membutuhkan tenaga kerja trampil di berbagai bidang untuk mengoptimalkan berbagai potensi-potensi sumber daya alam yang ada. Karena itu, dibutuhkan desain perencanaan tenaga kerja (workforce planning) dan inovasi (innovation planning) sistematis yang diharapkan muncul dari ekosistem kemitraan ini, ucapnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Kerja Sama dan Pengembangan Layanan Pendanaan Riset LPDP, Dhani Setiawan mengungkapkan, diharapkan program ini akan sangat berdampak karena tidak hanya menyangkut satu pihak vokasi pendidikan, tetapi juga pemerintah daerah dan dunia usaha.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.