KR – Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat Nusa Tenggara Timur (PIAR NTT) mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang, Pertamina, dan BPH Migas segera mengatasi kelangkaan minyak tanah bersubsidi yang kembali terjadi di Kota Kupang dan sejumlah wilayah di NTT.
Koordinator Pelaksana PIAR NTT, Sarah Lery Mboeik, menegaskan kelangkaan minyak tanah telah memukul kehidupan masyarakat, terutama ibu rumah tangga yang harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter minyak tanah demi memenuhi kebutuhan memasak keluarga.
Menurut PIAR NTT, kondisi di lapangan menunjukkan warga mulai mengantre sejak pagi dengan membawa jerigen kosong.
Sebagian masyarakat bahkan terpaksa kembali menggunakan kayu bakar karena harga LPG non-subsidi 12 kilogram mencapai sekitar Rp350 ribu per tabung.
PIAR NTT menilai pernyataan pemerintah yang menyebut stok minyak tanah aman tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Organisasi tersebut menyebut harga minyak tanah di tingkat masyarakat telah mencapai sekitar Rp10 ribu per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp4 ribu per liter.
“Situasi ini menunjukkan lemahnya pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi. Pemerintah harus segera menelusuri dugaan penimbunan, permainan spekulan, maupun penyimpangan distribusi yang merugikan masyarakat,” tegas Sarah dalam pernyataan sikapnya, Senin (28/7/2026).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
