KR – Pascah terjadi konflik di Adonara Barat, Warga Desa Ilepaty meminta pemerintah untuk segera perbaiki jalan utama sepanjang 10,3 kilometer.
Anggota DPRD NTT dari Komisi 4, Ana Waha Kolin, menyoroti Pemerintah Flotim dan Pemerintah NTT harus koordinasi dengan pemerintah terikait.
“Jalan ini sudah lama rusak dan sulit dilalui, apalagi saat hujan. Kami berharap pemerintah segera mengambil tindak agar jalan rusak 10,3 Km bisa Direalisasikan anggaran, ” ujar Ana Waha Kolin.
Ana Waha Kolin menambahkan pemangkasan anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menyebabkan semua ruas jalan dianggap sebagai prioritas.
“Persoalan terbesar kita adalah pemangkasan belanja yang membuat semua ruas menjadi skala prioritas,” tegasnya pada Jumat (14/03).
Oleh karena itu, menurut Ana Waha Kolin perlu dilakukan uji petik di lapangan untuk menentukan mana yang harus didahulukan.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, juga mengajukan permintaan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar segera memperbaiki jalan di Ilepaty dan Woloklibang.
Dalam kunjungannya ke Kantor Kementerian PU di Jakarta, Selasa (25/2/2025), Lilik menyampaikan bahwa BNPB telah membangun 52 unit rumah bagi warga terdampak konflik.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
