“Kalau gubernur mau pasang badan, jangan sampai PPPK yang menjadi korban. Program yang berpotensi membuka ruang kerugian negara yang menguntungkan segelintir orang justru harus dievaluasi terlebih dahulu,” katanya.
Sebagai solusi, ARAKSI menawarkan beberapa langkah strategis yang dinilai lebih konstruktif dibanding merumahkan PPPK.
Pertama, mendorong adanya kebijakan otonomi khusus bagi NTT agar daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat dalam pembiayaan pembangunan dan belanja pegawai.
Kedua, memperjuangkan peningkatan dana transfer daerah dari pemerintah pusat agar beban fiskal daerah tidak terlalu berat.
Ketiga, membuka ruang dialog nasional terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 agar lebih adaptif bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.
“Kalau kebijakan fiskal dijalankan tanpa solusi yang adil bagi daerah seperti NTT, dampaknya bisa meluas dan mempengaruhi stabilitas sosial,” ujarnya.
Alfred juga menyoroti cara komunikasi pemerintah daerah terkait isu tersebut. Ia menilai persoalan sebesar ini seharusnya melalui kajian internal terlebih dahulu sebelum disampaikan ke publik.
Menurutnya, pemerintah memiliki perangkat seperti biro hukum dan tim komunikasi yang seharusnya mampu menyaring dan menyiapkan pernyataan kebijakan secara matang.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
