“Kami sangat berpihak pada penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah NTT yang selama ini menjadi salah satu provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia,” ujarnya.
Anita menekankan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah pusat harus selaras dengan kebutuhan daerah.
Salah satu cara adanya alokasi anggaran berkelanjutan bagi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program penanganan stunting dan kemiskinan.
“Kalau bicara sebagai anggota DPR RI, kita pasti melihat bagaimana kebijakan nasional diambil dan diikuti dengan alokasi anggaran.”
“Pemerintah daerah dan perguruan tinggi tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan anggaran dari pusat. ”
“Apalagi angka stunting di NTT masih sangat tinggi. Memang ada penurunan, tapi tidak signifikan. Kita masih harus bekerja keras bersama-sama,” tegasnya.
Menurut Anita, dirinya akan membawa masukan dari program GENTASKIN ini ke rapat-rapat resmi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan kementerian terkait lainnya.
Ia juga mendorong agar dukungan anggaran dimasukkan dalam “plot anggaran berkelanjutan” ke dalam RUU (seperti RUU Fisiknas/Sisdiknas).
Dengan masuk ke dalam undang‑undang, alokasi dana untuk program seperti GENTASKIN bisa terjamin jangka panjang, bukan hanya sekali jadi proyek tahunan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
