Namun, realita di lapangan seringkali lebih rumit daripada angka. Maria (bukan nama sebenarnya), warga Kecamatan Maulafa, mengaku menerima bantuan PKH sejak 2019.
Bantuan itu sangat membantu kebutuhan dapur dan sekolah anak, katanya. Tapi ketika ditanya apakah kondisi ekonominya sudah membaik, ia menggeleng pelan. “Kami tidak pernah tahu kapan bisa lepas dari status ‘keluarga miskin’. Bantuan itu cepat habis,” ujarnya dalam wawancara lokal Maret 2024.
Cerita Maria mewakili ribuan penerima lainnya. Riset Bappenas (2020) mengungkapkan bahwa 60% keluarga penerima PKH tetap berada dalam kategori miskin meskipun sudah menerima bantuan selama lebih dari tiga tahun.
Masalah utamanya bukan pada bantuannya, tetapi pada pendekatan program yang belum menyentuh akar persoalan: kemandirian ekonomi.
Banyak penerima PKH tidak pernah benar-benar diberdayakan. Pendamping sosial yang seharusnya membimbing mereka menjalankan peran terlalu berat.
Di Kupang, satu pendamping bisa menangani 300 hingga 400 keluarga. Dalam kondisi ini, sulit membayangkan proses edukasi atau pembinaan berjalan optimal.
Lebih dari itu, persoalan klasik soal data masih menjadi batu sandungan. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan seringkali tidak akurat.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
