KR – Presiden Prabowo Subianto memperkuat penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang selama ini menjadi penghambat pembangunan Negara.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup bersama Jaksa Agung dan seluruh Jaksa Agung Muda di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (13/1/2025).
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyoroti perizinan ilegal sebagai salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya merugikan negara secara signifikan.
“Kita tidak boleh membiarkan praktik perizinan ilegal ini terus berlangsung. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan sistem yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Presiden.
Presiden meminta kejaksaan untuk mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus perizinan ilegal.
Selain itu, ia juga menginstruksikan agar sistem pengawasan di instansi pemerintah diperkuat guna memastikan bahwa proses perizinan dilakukan sesuai aturan dan transparansi.
Dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi ini, Presiden turut mengundang Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandan, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Yusuf Ateh.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
