KR – Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Darius Beda Daton, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan masyarakat Kabupaten Sabu Raijua terkait mahalnya tarif pengangkutan jenazah oleh kapal milik PT Pelayaran Dharma Indah yang melayani rute pelayaran Kupang – Sabu Raijua.
Menurut laporan yang diterima dalam sepekan terakhir, masyarakat mengeluhkan tarif pengangkutan jenazah yang ditetapkan pihak kapal mencapai Rp15 juta per jenazah. Keluhan serupa juga ramai disuarakan melalui media sosial.
Darius menyatakan, sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman NTT telah mencermati keluhan tersebut dan melakukan koordinasi awal dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTT.
“Kami telah menyampaikan keluhan ini dan meminta Gubernur NTT melalui dinas perhubungan untuk mendalami lebih lanjut serta mengambil langkah sesuai kewenangannya sebagai pemberi izin penyelenggaraan kapal angkutan orang,” ujarnya pada Jumat, 4 April 2025.
Ia menambahkan, karena saat ini bertepatan dengan libur Idul Fitri, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan setelah libur selesai.
Lebih lanjut, Darius menekankan bahwa meskipun tarif ekonomi sudah ditetapkan pemerintah, kategori non-ekonomi seperti pengangkutan jenazah belum diatur secara rinci.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi NTT segera menyusun pedoman tarif kapal.
“Pedoman ini penting sebagai acuan bagi perusahaan pelayaran dalam menetapkan tarif, agar tidak memberatkan masyarakat namun tetap menjaga keberlangsungan usaha pelayaran,” jelasnya.
Ombudsman NTT juga meminta masyarakat Sabu Raijua untuk tetap bersabar menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Provinsi NTT bersama pihak PT Pelayaran Dharma Indah.
“Kami harap masyarakat tidak melakukan tindakan yang bisa mengganggu operasional kapal. Mari kita tunggu hasil pembahasan lebih lanjut setelah masa libur,” tutup Darius.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
