“Setiap anggaran yang masuk itu terdistribusi dalam belanja daerah. Tidak ada anggaran yang disimpan tanpa kejelasan. Semua dibahas bersama DPRD dan diawasi secara ketat,” jelasnya.
Sekda juga menepis anggapan bahwa pemerintah tidak transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, seluruh pembahasan APBD terbuka untuk publik dan rutin dipublikasikan melalui media massa. “Kami bekerja di bawah pengawasan yang sangat ketat, baik internal maupun eksternal. Jangan bilang Rp60 miliar, Rp5 saja kalau salah penggunaan pasti diperiksa,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jeffry turut mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Kupang saat ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang cukup besar.
Pada APBD Tahun 2026, Kota Kupang mengalami efisiensi anggaran hingga Rp204 miliar, ditambah kebijakan efisiensi lanjutan terkait penerapan work from home (WFH). Meski demikian, ia memastikan pelayanan publik dan program prioritas masyarakat tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Dialog berlangsung dinamis namun tetap kondusif. Sebagai bentuk keterbukaan komunikasi, Sekda bahkan memberikan nomor kontak pribadinya kepada koordinator aksi agar mahasiswa dapat menyampaikan informasi maupun laporan secara langsung kepada pemerintah.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
