“ASN harus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat. Di samping itu masih terdapat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Bersama kita pastikan agar kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dapat diturunkan lagi melalui komitmen bersama,” tegas Ribka.
Wamendagri mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif membuka ruang investasi melalui inovasi dan kemudahan pelayanan, termasuk perizinan. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat perekonomian daerah.
“Jika kapasitas fiskal rendah maka perlu menjemput bola, berinovasi, dan mempermudah perizinan daerah sehingga sektor swasta juga bisa masuk ke daerah. Kita ketahui bersama kondisi fiskal NTT, namun sudah ada sedikit diskresi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga menyampaikan mengenai kebijakan seluruh PPPK paruh waktu di daerah direncanakan beralih status menjadi PPPK penuh waktu, dengan pembiayaan yang akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
“Permasalahan besar adalah PPPK Paruh Waktu yang akan dibiayai penuh oleh pemerintah pusat. Ini adalah diskresi besar dari Presiden RI,” katanya.
Selain aspek fiskal dan investasi, Wamendagri mendorong ASN di NTT untuk terus mengembangkan inovasi berbasis potensi daerah, terutama sektor pertanian dan kelautan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
