KR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto yang resmi diluncurkan pada Tahun 2025.
Program ini bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
MBG dirancang untuk menekan angka stunting dan membentuk sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan Rp51,5 triliun untuk menjangkau 17,9 juta penerima manfaat, dengan prioritas daerah 3T dan satuan pelayanan gizi.
Poin Penting Program MBG:
- Target: Anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
- Sasaran 2025: 17,9 juta penerima manfaat.
- Dampak Ekonomi: Melibatkan UMKM, petani, nelayan lokal serta membuka lapangan kerja di dapur umum.
- Anggaran: Rp51,5 triliun dari total Rp71 triliun APBN 2025 untuk belanja bahan makanan.
- Pengawasan: Melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) guna menjamin kualitas dan keamanan pangan.
Sekretaris DPD Lembaga Investigasi Negara (LIN) Provinsi NTT, Roni S. Tulle,SH menyampaikan keprihatinan atas dugaan menu tidak layak konsumsi yang tetap dibagikan oleh pengelola dapur sehat MBG di sejumlah wilayah NTT.
“Program makan bergizi gratis yang seharusnya menjadi solusi bagi kesehatan putra-putri nasional sebagai penerus bangsa, malah sekarang menjadi ancaman serius bagi kesehatan putra-putri bangsa,” tegas Roni pada Rabu, 4/03/2026.
Menurutnya, dugaan ketidaklayakan makanan mencakup berbagai aspek mulai dari kondisi dapur, tenaga kerja, keberadaan ahli gizi, peralatan yang digunakan, kebersihan menu, kualitas nutrisi, hingga risiko keamanan pangan bagi anak-anak.
Roni mengungkapkan bahwa beberapa bulan lalu LIN DPD NTT menerima laporan terjadi kasus keracunan massal di sekolah yang diduga akibat mengonsumsi MBG.
“Sesuai informasi yang kami peroleh, terdapat menu yang sudah berulat seperti ayam goreng, pentolan, dan ikan di beberapa wilayah NTT. Menu ini dicurigai berasal dari bahan yang sudah dibekukan dan melewati waktu kelayakannya, seperti daging ayam beku,” jelasnya.
Temuan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya sistem pengawasan di tingkat dapur.
DPD LIN NTT menilai lemahnya pengawasan pengelola dapur berpotensi menyebabkan kontaminasi bakteri serta ketidakseimbangan gizi akibat dominasi karbohidrat tanpa diimbangi protein dan serat yang memadai.
Selain itu, kualitas bahan makanan yang rendah dan tidak segar diduga berkaitan dengan kurangnya transparansi anggaran MBG di lapangan. Kondisi ini dinilai membuka risiko korupsi sistemik yang dapat mengorbankan kualitas menu demi keuntungan pribadi.
Sebagai langkah konkret, Roni menegaskan pihaknya akan segera melakukan pemantauan langsung.
“Kami akan segera turun lapangan untuk memantau sekaligus mengambil data akurat secara langsung terkait kriteria ketidaklayakan makanan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat dan orang tua siswa memiliki hak untuk memprotes menu yang dianggap tidak layak sesuai anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah.
“Kami Lembaga Investigasi Negara sesuai visi-misi serta tujuan hadir dan siap mendampingi masyarakat sesuai fakta di lapangan,” pungkas Roni. ***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KabarTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
