Paulus Lobo
KUPANG – Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki menjadi perhatian DPRD NTT. DPRD pun mengingatkan pemerintah untuk melakukan mitigasi bencana pra bencana erupsi.
“Gunung Lewotobi itu hampir sepuluh bulan atau satu tahun selalu mengeluarkan abu vulkanik. Tapi pemerintah lalai dan tidak melakukan mitigasi sebelum erupsi dahsyat awal bulan ini hingga ada korban jiwa dan warga harus mengungsi. Tidak ada peringatan dini akan adanya erupsi. Artinya pemerintah lalai padahal sudah ada Perda No 16 Tahun 2008 tentang itu, sebagai turunan dari UU 24 tahun 2007,” tegas Sekretaris Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat DPRD NTT, Paulus Lobo, S.Fil, Selasa (19/11).
Menurut dia, seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah mitigasi seperti memberikan informasi dan koordinasi untuk bisa melakukan evakuasi warga dari lokasi-lokasi yang rawan bencana erupsi tersebut.
“Ini yang kita sesalkan bahwa tidak ada tindakan mitigasi dari pemerintah pra bencana. Jadi kita minta perhatian pemerintah ke depan untuk tidak lagi mengabaikan hal ini demi meminimalisir korban dan risiko lainnya,” kata Wakil rakyat dari Dapil NTT 5 ini.
Dia juga mengatakan, pemerintah harus segera berkoordinasi untuk membantu warga yang terdampak erupsi tersebut, yang saat ini ada di beberapa lokasi pengungsian. “Mendapat perlindingan itu hak azasi manusia. Tugas negara melalui pemerintah untuk melindungi segenap bangsa termasuk melindungi masyarakat dari dampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki,” kata dia.
Dia mengingatkan lagi, “Tindakan mitigasi bencana itu perlu dilakukan pemerintah agar bisa meminimalisir korban”. (jely)